Category: Ekonomi & Bisnis

  • Kapolda Sumsel Laksanakan Lawatan Kerja ke Kejati Sumsel, Perkuat Sinergitas Penegakan Hukum

    Kapolda Sumsel Laksanakan Lawatan Kerja ke Kejati Sumsel, Perkuat Sinergitas Penegakan Hukum

    Palembang – Kapolda Sumatera Selatan melaksanakan lawatan kerja ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada pukul 14.00 WIB hingga selesai. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kejati Provinsi Sumatera Selatan tersebut bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan serta meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum di wilayah Sumatera Selatan.

    Dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sumsel didampingi sejumlah Pejabat Utama Polda Sumsel, di antaranya Dir Intelkam KBP Tony Budhi Susetyo, Dir Reskrimum KBP Johannes Bangun, Dir Reskrimsus KBP Doni Satrya Sembiring, serta Dir Resnarkoba KBP Yulian Perdana. Rombongan Kapolda Sumsel disambut langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Dr. Ketut Sumedana, Wakajati Sumsel Anton Julianto, serta jajaran pejabat Kejati Sumsel lainnya.

    Pada kesempatan tersebut, Kapolda Sumsel menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh Kajati Sumsel beserta jajaran. Kapolda juga memperkenalkan para Pejabat Utama Polda Sumsel yang turut mendampingi dalam lawatan kerja tersebut. Menurutnya, kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan antara Polda Sumsel dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

    Kapolda Sumsel menegaskan komitmen Polda Sumsel untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, khususnya dalam mendukung kelancaran proses penanganan perkara. Ia menambahkan bahwa sinergi antara Kepolisian dan Kejaksaan menjadi faktor penting dalam mendukung penegakan hukum yang efektif serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sumatera Selatan.

    Bila ada permasalahan dan butuh bantuan Polisi silahkan hubungi :

    Call Center : 110 (Bebas Pulsa)

    “KAMI SIAP MELAYANI 24 JAM”

    #polripresisi #polriuntukmasyarakat #poldasumsel #humaspolri #kapoldasumsel

    @prabowo @gibran_rakabuming @listyosigitprabowo @shandinugroho95 @divisihumaspolri

  • Kapolda Sumsel Dan Gubernur Sumsel Melaksanakan Pengecekan Jalur Tol Kapal Betung

    Kapolda Sumsel Dan Gubernur Sumsel Melaksanakan Pengecekan Jalur Tol Kapal Betung

    Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Sandi Nugroho, melaksanakan pengecekan jalur Tol Kapal Betung pada pukul 10.00 WIB dalam rangka memastikan kesiapan pengamanan arus mudik dan balik Lebaran pada Operasi Ketupat 2026.Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru serta sejumlah pejabat dari instansi terkait.

    Dalam kegiatan ini, Kapolda Sumsel bersama rombongan melakukan survei langsung terhadap kondisi jalur tol yang menjadi salah satu akses utama arus mudik di wilayah Sumatera Selatan. Peninjauan dilakukan mulai dari Talang Kelapa – Musi Landas – Rest Area – Jembatan Musi V – Kramasan – hingga Kayu Agung.

    Kapolda Sumsel menjelaskan bahwa pengecekan ini bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur jalan, kelayakan jalur, serta fasilitas pendukung, termasuk rest area dan titik-titik strategis yang berpotensi menjadi pusat kepadatan kendaraan selama periode mudik.

    “Pengecekan ini merupakan bagian dari langkah kesiapan kita dalam menghadapi arus mudik Lebaran melalui Operasi Ketupat 2026. Kami ingin memastikan seluruh jalur yang akan dilalui masyarakat berada dalam kondisi aman, layak, dan siap digunakan,” ujar Kapolda Sumsel.

    Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

    “Melalui koordinasi dan kerja sama yang baik antar instansi, kami berharap pelaksanaan pengamanan mudik tahun ini dapat berjalan optimal, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman, lancar, dan nyaman,” tambahnya.

    Bila ada permasalahan dan butuh bantuan Polisi silahkan hubungi :

    Call Center : 110 (Bebas Pulsa)

    “KAMI SIAP MELAYANI 24 JAM”

    #polripresisi #polriuntukmasyarakat #poldasumsel #humaspolri kapoldasumsel

    @prabowo @gibran_rakabuming @listyosigitprabowo @shandinugroho95 @divisihumaspolri @polisi_indonesia

  • Peran Krusial Seskab Teddy Berani ‘Pasang Badan’ Jelaskan Kebijakan Presiden di Tengah Gelombang Kritik

    Peran Krusial Seskab Teddy Berani ‘Pasang Badan’ Jelaskan Kebijakan Presiden di Tengah Gelombang Kritik

    Peran Krusial Seskab Teddy Berani ‘Pasang Badan’ Jelaskan Kebijakan Presiden di Tengah Gelombang Kritik


    Peran Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dinilai semakin menonjol di tengah derasnya kritik publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pengamat menilai Teddy tampil di garis depan untuk menjelaskan arah kebijakan pemerintah sekaligus menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik dari masyarakat.

    Pengamat komunikasi politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, menyebut Teddy menunjukkan keberanian politik dengan tidak mengambil jarak dari polemik kebijakan. Menurutnya, langkah tersebut mencerminkan fungsi strategis Seskab sebagai penghubung antara Presiden dan publik, terutama saat muncul perdebatan tajam di ruang publik.

    Igor mencontohkan ketika program Makan Bergizi Gratis menjadi sorotan publik. Dalam situasi tersebut, Teddy tampil memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat mengenai tujuan dan arah kebijakan pemerintah. Sikap ini dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman sekaligus menjaga agar visi Presiden tidak terdistorsi oleh berbagai narasi yang berkembang.

    Lebih jauh, Igor menilai komunikasi aktif yang dilakukan Teddy mencerminkan peran Seskab tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga strategis dalam memastikan pesan kebijakan Presiden tersampaikan secara jelas kepada masyarakat. Di tengah tekanan kritik publik, kehadiran figur yang mampu menjelaskan visi Presiden secara langsung dinilai menjadi elemen penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.